RAPAT FORKOPIMDA KABUPATEN SIMEULUE

Senin, 14 Desember 2020 Pemerintahan

Oleh admin

Senin, 14 Desember 2020.

Rapat Forkopimda Kabupaten Simeulue

Humas Simeulue || Bupati Simeulue H. Erli Hasim. SH., S.Ag., M.I.Kom., didampingi Sekretaris Daerah Ahmadlyah. SH., bersama Forkopimda menghadiri rapat Forkopimda di aula Setdakab Simeulue, Senin (14/12).

Rapat Forkopimda Kabupaten Simeulue dengan tema perumusan strategi percepatan penegasan batas desa di Kabupaten Simeulue, terkait percepatan penyelesaian penegasan dan penetapan batas desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Samsuddin, SH., Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab Simeulue yang juga merupakan ketua pelaksana kegiatan melaporkan, seyogyanya kegiatan ini dilakukan dan diikuti oleh seluruh kepala Desa, namun karena kondisi daerah masih dalam keadaan

Penetapan dan penegasan batas desa sangat penting untuk diselenggarakan mengingat betas-batas desa ini berpeluang untuk menimbulkan konflik antar dessa yang disebabkan masing-masing desa mempunyai argumentasi sejarah sendiri, yang ditetapkan oleh pendahulu mereka serta sering tanpa dilengkapl dengan dokumen administrasi yang bisa dijadikan pedoman penetapan.

Hal ini kalau dibiarkan, akan menyebabkan ketidakharmonisan antar desa yang bertetangga, kita berharap desa-desa yang bersebelahan mampu menggali sebuah kegiatan bersama yang didasari atas kebersamaan, ujar Samsuddin.

Sementara itu Bupati Simeulue H. Erli Hasim. SH., S.Ag., M.I.Kom dalam arahannya menyatakan, Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi antara Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) dengan Forkopimda Kabupaten Simeulue. Semoga dapat menjadi awal baik untuk tertibnya penetapan batas batas wilayah antar kecamatan, desa yang ada di kabupaten yang kita cintai ini, hal ini juga akan menghindarkan kita dari hal hal yang tidak kita inginkan, imbuhnya.

Dalam kegiatan itu Bupati mengajak semua undangan untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan hal ini sebagai upayah memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 dan tidak menciptakan klaster baru, ujarnya.

Lebih jauh Bupati mengatakan, Penetapan batas wilayah termasuk tingkat Kecamatan dan desa memiliki makna yang sangat penting, terutama terkait luas, potensi yang ada serta kebijakan yang akan diambil dalam mengelola wilayah yang ada bagi kesejahteraan dan kemajuan desa.

Oleh karenanya, penentuan batas wilayah pedesaan harus disepakati oleh semua pihak, baik pemerintahan kecamatan maupun desa, tanpa mengesampingkan informasi dari para orang tua atau sesepuh yang tahu dan mengerti sejarah wilayah tersebut, ujar Bupati.

Selain itu bupati menambahkan, terkait batas wilayah, yang telah ditetapkan tentu sebelumnya melalui kajian-kajian yang tidak merugikan kedua pihak. Namun terkait batas wilayah yang telah di tetapkan tersebut tidak berarti jika ada pelanggaran harus diadili semena-mena sebagaimana kasus yang telah terjadi beberapa waktu lalu di perairan Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur, ucap Bupati.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Muspika, dan kepala SKPK terkait.